IMM DAN GMNI GELAR AKSI DEMONSTRASI

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Pandeglang melakukan aksi unjuk rasa didepan Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Pandeglang pada Rabu 23 Februari 2022.

Dalam aksinya Mahasiswa meminta agar Pemerintah Kabupaten Pandeglang membuktikan janji politiknya pada saat kampanye karena dinilai masih belum ada kinerja nyata dalam menyelesaikan berbagai polemik di wilayah Kabupaten Pandeglang.

Ketua Umum IMM, Sadin Maulana mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang menduduki peringkat pertama di Provinsi Banten dengan jumlah 131,43 ribu jiwa, tak sepantasnya Pemerintah Kabupaten Pandeglang menetapkan anggaran Perjalanan Dinas hingga mencapai 93,06 m ditambah ditengah banyaknya kartu BPJS yang di subsidi Pemerintah berstatus non aktif 

"Perdin hari ini sangat kontradiktif dengan keadaan masyarakat kabupaten pandeglang, mengingat angka kemiskinan yang menduduki peringkat pertama, ditambah banyaknya jaminan kesehatan yaitu BPJS yang tidak aktif hingga mencapai 88 ribu lebih" Sebut Sadin

Ia juga menegaskan pihaknya menuntut agar penggunaan anggaran APBD harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

"Penggunaan APBD harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, jangan ada pemborosan hingga melupakan hal vital yang dibutuhkan masyarakat seperti jaminan kesehatan". Lanjutnya

Hal serupa juga dikatakan Ketua Umum GMNI Pandeglang, mereka menilai legislatif seperti tidak ada nyali dalam melakukan pengawasan terhadap eksekutif dan diduga hal itu terjadi karena ada oknum dewan yang ikut terjun dalam pelaksanaan program Jakamantul

"Saya sampaikan peran anggota dewan sebagai kontroling ini dilemahkan, apalagi jika adanya dewan yang melakukan barter dengan perogram Jakamantul, ini bisa membahayakan kemajuan Kabupaten Pandeglang" kata Tubagus Afandi

Masih kata Tubagus Afandi, jika ada oknum DPRD yang menjadi kordinator atau jadi pengusaha pada program Jakamantul maka fungsi legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan sudah tidak ada lagi.

"Fungsi dewan adalah mengawasi, bukan ikut serta turun dalam perogram, jika demikian maka fungsi DPRD sebagai kontroling sudah tidak ada artinya lagi" tandasnya

Karena tak kunjung di temui anggota dewan, masa aksi menyudahi aksi unjuk rasa dengan melempari telur ke arah gedung dewan dan membubarkan diri dengan tertib.

IMM Pandeglang mengadakan aksi demonstrasi jilid II

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Pandeglang melakukan aksi demonstrasi jilid II di depan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Pandeglang menyoroti anggaran perjalanan dinas tahun 2022 dan BPJS kesehatan yang tidak aktif, pada Jum'at (18/2/2022).

Dalam aksinya massa IMM Pandeglang meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk segera merefocusing anggaran perjalanan dinas (Perdin) tahun 2022, yang besaran nilainya mencapai Rp 93,06 miliar ke BPJS kesehatan.

Ketua umum PC IMM Pandeglang, Sadin Maulana menilai bahwa Kabupaten Pandeglang merupakan daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di

Provinsi Banten menempati peringkat pertama. Sehingga tentu memerlukan perhatian

lebih dari Pemerintah Daerah baik Eksekutif maupun Legislatif, ditambah persoalan

Pandemi Covid-19 yang masih belum terentaskan menyebabkan angka kemiskinan

meningkat di Kabupaten Pandeglang.

Disisi lain ditengah angka kemiskinan yang tinggi, masyarakat juga membutuhkan

peran aktif dari Pemkab Pandeglang dalam memperoleh Jaminan Kesehatan,

mengingat banyaknya BPJS PBI yang non aktif hingga mencapai 88.482 Per -

November 2021 ditengah Pandemi Covid-19 yang belum usai dan angka kemiskinan

tertinggi di Provinsi Banten.

"Di tengah persoalan diatas, IMM kabupaten Pandeglang menilai kebijakan Pemerintah seperti tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kaum prolater, itu tercermin dari besarnya anggaran perjalanan Dinas yang mencapai angka Rp 93.06 miliar,"kata Sadin.

 

Di tengah banyaknya persoalan BPJS PBI untuk masyarakat miskin yang non aktif hingga mencapai 88 ribu lebih. Tentu kebijakan tersebut terkesan hanya menguntungkan kaum elit Pemerintah, tanpa mempertimbangkan rakyat miskin yang membutuhkan jaminan kesehatan dari Pemerintah ditengah Pandemi dan angka kemiskinan yang masih relatif tinggi,"lanjutnya.

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Fahrudin selaku Kordinator Lapangan (korlap) dalam orasinya, Ditengah banyaknya persoalan di kabupaten Pandeglang, Pemerintah menetapkan Anggaran Perjalanan Dinas yang

sangat fantastis, ini hanya pemborosan saja dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

"Ditengah banyaknya persoalan di kabupaten Pandeglang, Pemerintah menetapkan Anggaran Perjalanan Dinas yang

sangat fantastis hingga mencapai 93,06 M. Angka ini naik dari tahun sebelumnya yang

hanya mencapai 88,98 M. Sehingga kami menilai anggaran tersebut hanya pemborosan saja dan tidak sesuai dengan keadaan

Masyarakat Miskin di Kabupaten Pandeglang yang membutuhkan Jaminan Kesehatan

dan pengentasan masyarkat dari Kemiskinan." ungkapnya.

Untuk itu pihaknya menuntut kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang agar segera merefocusing anggaran Perdin Tahun 2022, untuk memenuhi kebutuhan aktivasi BPJS PBI bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Pandeglang.

Oleh karena itu kami PC IMM Kabupaten Pandeglang menuntut :

1. Segera Refocusing Anggaran Perjalanan Dinas Senilai 93,06 M.

2. Berikan Jaminan Kesehatan Bagi Warga Miskin.

3. Segera Lakukan Aktivasi BPJS PBI Yang Non Aktif.

4. Lakukan Pendataan Ulang Penerima BPJS Agar Tepat Sasaran.

5. Berikan Solusi Konkrit Dalam Mengentaskan Masyarakat Dari Kemiskinan

Apabila tuntutan ini tidak ditanggapi atau tidak di indahkan maka PC IMM Kabupaten

Pandeglang akan melakukan aksi dengan masa yang lebih besar.

GEMALA Menyelenggarakan Sekolah Kader I

Gerakan Mahasiswa Labuan (GEMALA) menyelenggarakan Pengkaderan tingkat pertama yang disebut Sekolah kader I diselenggarakan selama 2 hari.

Kegiatan tersebut berlangsung pada 12 – 13 Februari 2022, dengan mengangkat tema “Mencetak Kader Militan di Era 5.0 yang Bernalar Kritis dan Responsible" dan berlangsung di aula UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Teluk Labuan.

Sekolah Kader I yang merupakan proses pengkaderan tingkat pertama bagi mahasiswa Kecamatan Labuan untuk menjadi anggota baru di GEMALA yang diikuti oleh beberapa mahasiswa (i) dari berbagai kampus di Pandeglang, Serang dan Tangerang seperti Universitas Mathla'ul Anwar Banten, STKIP Babunnajah, STAI Babunnajah, STKIP Mutiara Banten Universitas Fallatehan, Universitas Bina Bangsa, dan Universitas Pamulang.

Ketua Panita penyelenggara, Akmal Maulana memberikan komentar harapan optimis dari diadakannya Sekolah kader I ini.

Saya optimis kawan-kawan akan menjadi kader yang aktif dan militan di era 5.0 ini guna bermanfaat bagi Nusa dan bangsa khususnya bagi Kecamatan Labuan dan tujuan dari Sekolah kader ini yaitu untuk dapat meregenerasi estafet kepemimpinan serta berharap mampu mencapai visi dan misi GEMALA.

Kemudian Fatahudin, Ketua Umum GEMALA turut menambahkan harapan positif terhadap mahasiswa Labuan untuk dapat memperkuat solidaritas dan ikhlas mendedikasikan dirinya untuk masyarakat Labuan.

“Semoga kawan-kawan yang telah mengikuti sekolah kader I ini bisa memberikan kontribusi positif dan dapat ikhlas mendedikasikan dirinya untuk masyarakat kecamatan Labuan. Semoga kita dapat bekerjasama untuk menciptakan perubahan,” jelasnya.

PC IMM Pandeglang soroti Perdin dan BPJS non aktif

Puluhan mahasiswa  yang tergabung dalam Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Pandeglang melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati, Kantor DPRD dan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang menyoroti anggaran perjalanan dinas tahun 2022 dan BPJS kesehatan yang tidak aktif dan penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, pada Selasa,(8/2/2022).

Dalam aksinya massa IMM Pandeglang meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk segera merefocusing anggaran perjalanan dinas (Perdin) tahun 2022, yang besaran nilainya mencapai Rp 93,06 miliar ke BPJS kesehatan.

Ketua umum  PC IMM Pandeglang, Sadin Maulana menilai bahwa penetapan anggaran perjalanan dinas Tahun 2022, yang besaran nilainya mencapai Rp 93,06 miliar, berbanding terbalik dengan kondisi kesenjangan sosial yang terjadi di Kabupaten Pandeglang.

Belum lagi, persoalan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum tuntas. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu untuk memperoleh jaminan kesehatan sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

"Di tengah persoalan diatas, IMM kabupaten Pandeglang menilai kebijakan Pemerintah seperti tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kaum prolater, itu tercermin dari besarnya anggaran perjalanan Dinas yang mencapai angka Rp 93.06 miliar,"kata Sadin.

 

Di tengah banyaknya persoalan BPJS PBI untuk masyarakat miskin yang non aktif hingga mencapai 88 ribu lebih. Tentu kebijakan tersebut terkesan hanya menguntungkan kaum elit Pemerintah, tanpa mempertimbangkan rakyat miskin yang membutuhkan jaminan kesehatan dari Pemerintah ditengah Pandemi dan angka kemiskinan yang masih relatif tinggi,"lanjutnya.

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Fahrudin selaku Kordinator Lapangan (korlap)  dalam orasinya, selain persoalan kesenjangan sosial dan banyaknya kartu BPJS PBI milik masyarakat yang non aktif, ternyata cukup banyak juga bantuan sosial dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya tidak tepat sasaran sehingga masyarakat tidak dapat menerima haknya.

Disisi lain banyak bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Pusat namun pada pelaksanaannya banyak yang tidak tepat sasaran, tidak menerima haknya, dan bahkan  ada regulasi yang dilanggar sehingga berdampak bagi penerima manfaat,"ungkapnya.

Untuk itu pihaknya menuntut kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang agar segera merefocusing anggaran Perdin Tahun 2022, untuk memenuhi kebutuhan aktivasi BPJS PBI bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Pandeglang.

Tuntutan PC IMM Pandeglang :

1. DPRD Segera refocusing anggaran Perjalanan Dinas tahun 2022 Senilai 

Rp.93,06 Miliar.

2. Segera lakukan aktifasi BPJS PBI yang non aktif.

3. Berikan Jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu (miskin).

4. Lakukan pendataan penerima BPJS PBI agar tepat sasaran.

5. Berikan bantuan sosial kepada para penerima haknya.

6. Salurkan bantuan sosial sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Untuk diketahui, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah mengalokasikan anggaran Perdin Tahun 2022, melalui Perbup Pandeglang Nomor 92 Tahun 2021, tentang Ringkasan Penjabaran APBD. Yang diklasifikasikan menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan TA 2022.

Kemudian, itu dibagi atas belanja anggaran perjalanan dinas biasa Rp 48,20 miliar, belanja perdin tetap Rp 106,4 juta, belanja perdin dalam kota Rp 31,2 miliar, belanja perdin paket meeting dalam kota Rp 12,4 miliar, dan belanja perdin paket meeting luar kota Rp1,1 miliar.

 

Indonesia Power bekerjasama dengan GEMALA Mengadakan Seminar Ketenagalistrikan

Indonesia Power bekerjasama dengan Gerakan Mahasiswa Labuan (GEMALA) mengadakan seminar ketenagalistrikan dengan mengangkat tema "Pengelolaan energi untuk negeri" yang diselenggarakan di Wiracarita, pada acara tersebut dihadiri dan sekaligus dibuka oleh bapak Dwi Hantoro selaku Ketua Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP), Kamis (3/2/2022)

Ketua pelaksana Akmal Maulana dalam laporannya mengucapkan banyak terimakasih "saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan acara seminar ketenagalistrikan, khususnya kepada Indonesia power yang memberikan berkenan memberikan amanah ini kepada GEMALA untuk menjadi panitia pelaksana acara seminar ketenagalistrikan. 

Lanjut Akmal "ini merupakan agenda besar yang pertama kali kami adakan semenjak Gemala mendeklarasikan diri sebagai organisasi primordial kecamatan Labuan dan kami mengucapkan permohonan maaf apabila masih ada kekurangan pada agenda ini"

Dalam sambutannya ketua umum Gemala Fatahudin mengajak kepada semua audiens untuk sama-sama belajar tentang energi listrik

"Saya mengajak kepada semuanya untuk sama-sama belajar mendalami tentang energi kelistrikan karena itu sangat penting bagi kehidupan kita dimasa depan.

Lanjut Fatah Kami berharap Dengan diadakan seminar Pengelola Energi Untuk Negri Mampu Meningkatkan Sumber daya manusia (SDM) khususnya skill mahasiswa dalam bidang Energi kelistrikan dan seminar ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keIlmuan dan pengetahuan Mahasiswa tentang Energi khususnya energi kelistrikan yang akan langsung disampaikan oleh pemateri-pemateri yang berkompeten dalam bidangnya.

Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan bapak Dwi "mahasiswa adalah penerus bangsa ini yang akan mengisi dan menggantikan kami kedepannya maka mahasiswa harus belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun agar menjadi orang yang berkompeten dalam bidangnya apalagi mahasiswa teknik.

Lanjut Bapak Dwi memaparkan banyak nya Manfaat listrik bagi kehidupan manusia. Antara lain, sebagai sumber penerangan, sumber energi, penghasil panas, sarana hiburan, penghasil gerak dan lainnya bahkan, keperluan memasak pun semuanya menggunakan tenaga sumber energi listrik.

Pada acara seminar ini dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi kemahasiswaan diantaranya

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP Mutiara Banten, BEM STKIP Babunajah, BEM UNMA Banten, BEM STISIP Banten Raya, BEM STAIBANA, Keluarga Mahasiswa Panimbang (KEMBANG),

Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA).

Adapun Narasumber pada Seminar tersebut M.Sofiyudin Azis sebagai Ketua PP unit kerja labuan membawakan materi Keteknikan PLTU, Bangun Wijayanto sebagai Ketua PP unit kerja Suralaya membawakan materi Energi untuk Negri , Andi Wijaya sebagai sekretaris jenderal PPIP membawakan materi Beban biaya PLTU

Para audiens sangat antusias mengikuti kegiatan seminar dari awal sampai akhir, Setelah pemateri mempresentasikan materi nya dilanjut dengan sesi tanya jawab lalu tanggapan dari para audiens dan diakhiri dengan sesi Poto bersama